Hari Hak Asasi Manusia diperingati setiap tanggal 10 Desember di seluruh dunia, bermula sejak tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selanjutnya negara-negara di seluruh dunia mengadopsi tanggal 10 Desember sebagai Hari HAM Sedunia atau Hari HAM Internasional.
Melansir situs resmi PBB, sejarah Hari Hak Asasi Manusia di dunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember bermula sejak tahun 1948. Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah dokumen penting yang menetapkan berbagai hak dan kebebasan mendasar yang menjadi hak semua manusia. Ini menjamin hak-hak setiap individu di mana pun, tanpa perbedaan berdasarkan kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, agama, bahasa, atau status lainnya.
Hari Hak Asasi Manusia secara resmi dimulai pada tahun 1950. Setelah Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 423 (V) yang mengundang seluruh negara dan organisasi dunia yang berkepentingan untuk mengadopsi 10 Desember setiap tahun sebagai Hari Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan hal tersebut, hingga kini setiap tahunnya pada tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia secara internasional di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Jauh sebelum diadopsinya Deklarasi HAM oleh Majelis PBB pada 10 Desember 1948, melansir situs resmi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia RI, latar belakang sejarah Hari Hak Asasi Manusia berawal dari kekejaman Perang Dunia II (1939-1945).
Berlatar belakang kekejaman PD II, memberikan pelajaran penting bagi umat manusia di seluruh dunia. Agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Hingga akhirnya pada 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi DUHAM yang telah dirumuskan oleh anggota Komisi Umum PBB sejak tahun 1947.
Ketika Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal HAM yang terdiri atas bagian pembukaan dan 30 pasal yang mengatur tentang HAM ini, sebanyak 48 dari 58 negara anggota PBB menyatakan dukungan, 8 abstain, dan 2 tidak ikut voting.
Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia sejak setelah masa kemerdekaan tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.".
Disebutkan pula terkait Hak Asasi Manusia dalam Pasal 27-34 UUD 1945. Mulai dari tentang hak dasar warga negara, hak beragama, hak pertahanan negara, hak pendidikan, hingga hak kesejahteraan sosial.
Dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia, melansir situs Prisma Kemdikbud, muncul perdebatan mengenai HAM sebagai upaya untuk mengoreksi kelemahan dalam UUD 1945. Hingga akhirnya perdebatan bermuara pada lahirnya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.
Isinya bukan hanya memuat Piagam Hak Asasi Manusia, tetapi juga memuat amanat kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional HAM.
Pencantuman HAM dalam UUD 1945, dipertegas dengan Amandemen UUD pada Agustus 2000. Dalam Bab XA dimasukkan tentang HAM yang berisi 10 Pasal dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.
Selanjutnya, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). UU ini mempertegas penjaminan dan perlindungan HAM di Indonesia.
Sumber: news.detik.com
