Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama lima Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu, Selasa (17/5). Dalam rapat, Komisi bidang pemerintahan ini meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) lebih serius untuk menagih kewajiban penyerahan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) kepada pengembang. Pasalnya hingga saat ini penagihan Fasos dan Fasum terbentur aturan yang tidak memungkinkan Walikota memberikan sanksi kepada pengembang. Digencarkannya penagihan kewajiban Fasos dan Fasum diharapkan dapat menjadi rencana kerja prioritas di tahun 2023.
---
Sumber: dprd-dkijakartaprov.go.id
