H. Purwanto
ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA 2019-2024
 
 

Revisi UU Ibukota Diharap Tetap Perkuat Jakarta Sebagai Kota Produktif

17/12/2019
Berry

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta merespons wacana Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beleid tersebut akan segera dibahas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai salah satu syarat pemindahan ibukota negara dari Jakarta kepada ke Kabupaten Penajam Passer dan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.

Beberapa waktu yang lalu, wacana pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah di Kalimantan Timur membuat beberapa Undang-Undang menyesuaikan untuk direvisi, salah satunya melalui revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Revisi UU tentang kekhususan Jakarta sebagai ibu kota sudah diusulkan masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2020 dan akan dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Revisi UU ini sebagai salah satu proses rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara. Pasalnya, jika Jakarta tidak lagi menyandang ibu kota, maka kekhususannya itu tak lagi melekat pada Jakarta.

Meski demikian, kekhususan bagi Jakarta masih bisa disematkan tetapi bukan lagi sebagai ibu kota negara. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan adanya daerah khusus berbasis ekonomi.

Beleid tersebut akan mengatur Jakarta menjadi daerah khusus ekonomi maka akan memiliki kekhususan dalam pengembangan ekonomi di kawasan. Salah satunya, Jakarta memiliki kekhususan atau kewenangan terhadap konektivitas dengan daerah di dekatnya seperti Jawa Barat dan Banten.

Maka dari itu, Jakarta sebagai daerah khusus ekonomi masih berpotensi memiliki kewenangan khusus untuk membina hubungan secara langsung dengan negara lain. Sebab, Jakarta menjadi pintu gerbang untuk pertumbuhan ekonomi secara global.

Dengan demikian, Jakarta bisa menyandang daerah khusus ekonomi dengan segala fasilitas yang sudah lengkap. Seperti salah satunya, penempatan bandara internasional yang menjadi salah satu infrastruktur primer untuk kebutuhan konektivitas dengan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan luar negeri.

---

Sumber: http://dprd-dkijakartaprov.go.id

beleid/be·leid/ /beléid/ adalah cara (langkah) yang ditempuh untuk melaksanakan program dan sebagainya; kebijaksanaan (kbbi.web.id)

 

 

Share Content

 
Ambulance BHP Haji Purwanto

AMBULANCE BHP
GRATIS UNTUK UMAT

Rumah Aspirasi Masyarakat Bang Haji Purwanto

Jl. H. Shibi Kp. Sawah RT 001/02 No. 2. Kel. Srengseng Sawah. Kec. Jagakarsa. Jakarta Selatan 12640

Phone  021 2780 2045

© 2018-2022 H. PURWANTO (BHP)